Perayaan kemenangan Jokowi-Jk menjadi presiden dan wakil presiden RI yang dipimpin Bpk. Walikota Tanjung Balai dan SBSI Tanjung Balai

SBSI TANJUNG BALAI DEMO PERUSAHAAN KILANG MINYAK PELITA TELUK NIBUNG

PENDAFTARAN HAK CIPTA TRI DHARMA SBSI A/N MUCHTAR PAKPAHAN

PENDAFTARAN HAK CIPTA MARS SBSI A/N MUCHTAR PAKPAHAN

SBSI Sibolga Demo Tuntut Penetapan UMSK

Kamis, 14 Nov 2013 07:25 WIB - http://mdn.biz.id/n/61823/ - Dibaca: 264 kali SBSI Sibolga Demo Tuntut Penetapan UMSK

Share on facebook Share on twitter Share on email Share on print Share on gmail Share on stumbleupon More Sharing Services

Demo Buruh Anggota DPRD Sibolga, Jamil Zeb Tumori, ikut berorasi pada aksi demo buruh menuntut kenaikan upah, Selasa (12/11) di depan gedung dewan. (medanbisnis/ck-16)

MedanBisnis - Sibolga. Puluhan buruh massa Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) menggelar unjukrasa di kantor DPRD dan Kantor Walikota Sibolga, Selasa (12/11). Mereka menuntut kenaikan upah buruh sebesar 50%.

Orator aksi Kristian mengatakan, pihaknya mendorong dewan pengupahan Sibolga segera menetapkan Upah Minimum Sektoral Kota Sibolga (UMKS), dan meminta Walikota Sibolga menerbitkan Peraturan Walikota tentang Jamsostek, membentuk Badan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta penghapusan sistem outsourcing. Para pendemo juga menuntut, DPRD memperhatikan kesejahteraan buruh. Karena sampai saat ini banyak perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya ke Jamsostek. Bahkan, masih ada perusahaan yang menggaji pekerjanya di bawah UMKS. April Waruwu, selaku koordinator wilayah Sumatera Utara yang diutus dari DPD SBSI Sumut, meminta DPRD Sibolga mendesak Walikota merealisasi tuntutan buruh. Kenaikan upah sebesar 50 persen dinilai wajar, seiring naiknya harga BBM yang berdampak terhadap naiknya harga sembilan bahan pokok. Perwakilan buruh diterima Wakil Ketua DPRD Sibolga, Imran Simorangkir, Ketua Komisi III, Jamil Zeb Tumori, dan anggota, Lijon Nainggolan. Sebelumnya, Jamil Zeb Tumori juga sempat berorasi mendukung aksi buruh tersebut. "Sebagai wakil rakyat, saya mendukung aksi buruh menuntut haknya. Kami juga akan turun langsung ke setiap perusahaan, memeriksa hak-hak buruh apakah sudah diberikan atau tidak," kata Jamil. Kadis Sosnakertrans Sibolga, Sanggaraja Sitompul mengatakan, tuntutan penerbitan Perwal tentang Jamostek sebelumnya sudah dinotakan ke Walikota Sibolga. Saat ini masih dalam tahap eksaminasi. "Mudah-mudahan dalam waktu dekat, Perwal itu sudah bisa disampaikan kepada masyarakat," ungkapnya ketika mendampingi anggota DPRD Sibolga menerima perwakilan buruh. Aksi serupa berlanjut di Kantor Walikota Sibolga, perwakilan buruh diterima, Asisten I, Basar Sibarani yang berjanji menyampaikan semua tuntutan buruh tersebut kepada Walikota Sibolga. "Semua masukan ini akan kita sampaikan kepada Walikota Sibolga," kata Basar. (ck-16)

Tolak Pencapresan Prabowo, SBSI Datangi KPU Sumut

 

Selasa, 8 Juli 2014 | 01:35:09

SBSI demo KPU Sumut. (A Chan)

Medan, (beritasumut.com) – Puluhan massa Koordinator Wilayah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Sumatera Utara (Korwil-SBSI Sumut) berunjukrasa dikantor KPU Sumut, Jalan Perintis Kemerdekaan, Medan, Jumat (4/7/2014).

Koordinator Aksi April Waruwu mengatakan, KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu presiden harus objektif dalam menentukan calon presiden (Capres). Sebab salah seorang capres mengaku telah melakukan pelanggaran HAM dan penculikan aktivis 98.

"Seharusnya, KPU lebih objektif untuk menentukan calon presiden, karena Bangsa Indonesia tidak mau dipimpin oleh orang yang melanggar HAM," katanya.

Untuk itu, SBSI meminta KPU segera mendiskualifikasi pencapresan Prabowo Subianto karena telah melakukan perbuatan tercela dengan alasan yang belum dikuatkan oleh hukum. Massa juga memuntut Presiden Susuilo Bambang Yudhoyono untuk membuat pengadilan HAM, sehingga Prabowo mendapatkan kepastian hukum atas kejadian penculikan aktivis 98.

"Kita juga menolak penggelembungan suara yang dilakukan oleh pihak IT. Kita juga menolak politik uang dan tolak pernyataan Prabowo tentang menerima politik uang dalam pilpres karena uang tersebut adalah hasil korupsi," jelasnya.

Setelah melakukan unjukrasa setengah jam, massa SBSI diterima oleh Ketua KPU Sumut Mulia Banurea dan Kepala Sekretariat Abdul Razab Pasaribu.

Mereka mengaku akan menyampaikan pernyataan sikap massa kepada KPU RI. "Akan kita koordinasikan dengan KPU Pusat tentang apa yang menjadi tuntutan saudara," jelasnya. (BS-001)

SBSI Minta KPU Sumut Agar Netral dalam Pilpres 2014

 

Puluhan massa yang tergabung dalam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Sumatera Utara mendatangi kantor KPU Sumut, Jalan Perintis Kemerdekaan Medan, Jumat (4/7), meminta penyelenggara pemilu (KPU Sumut) agar netral dalam pelakdanaan pemilihan presiden dan wakil presiden 9 Juli 2014 nanti.
Hal itu disampaikan Koordinator Aksi, April Waruwu saat membacakan aspirasi mereka dihadapan Ketua KPU Sumut Mulia Banurea dan Sekretaris KPU Sumut Abdul Rajab Pasaribu. Dalam orasinya, SBSI juga meminta kepada KPU Sumut agar menyampaikan aspirasi mereka ke KPU RI terkait dengan pencalonan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.
“Selain meminta penyelenggara netral, SBSI juga menolak penggelembungan suara yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab dan menolak politik uang,” tegas April Waruwu.
Ketua KPU Sumut yang menerima puluhan massa SBSI menyampaikan bahwa aspirasi yang disampaikan SBSI akan disampaikan ke KPU RI. Terkait dengan penyelenggara pemilu yang berpihak kepada salah satu pasangan calon, Mulia meminta SBSI dan masyarakat agar ikut melakukan pengawasan terhadap jalannya proses pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS masing-masing.
Setelah mendengar jawaban dari Ketua KPU Sumut Mulia Banurea, massa SBSI bubar dan melanjutkan aksinya setelah shalat Jum’at ke kantor Bawaslu Sumut Jalan Sei Bahorok Medan. (Jam)